Oleh : Ade Irawan, S.Sos

(Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Kemenag Kabupaten Bogor / Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor)

Terbesit sebuah pertanyaan sebelum penulis membuat tulisan ini, Mampukah Informasi dan Kehumasan (Inmas) Jawa Barat menjadi yang pertama dalam penilaian Inmas di Kemenag RI?. Ya, kalimat pertanyaan itu menjadi sebuah motivasi tersendiri ketika hendak menuangkan sebuah harapan terkait keberadaan inmas di Kemenag Kota/Kab se-Jawa Barat terutama dalam membangun system Informasi Manajemen (SIM).

Bagi penulis sendiri, setidaknya sudah lima tahun bertugas di kehumasan di Kemenag Kabupaten Bogor. Berbagai hal perubahan telah dialami khususnya di bidang kehumasan. Pergantian kepemimpinan atasan ikut mewarnai aktivitas kehumasan baik ditingkat Kanwil Kemenag Jabar maupun di tingkat daerah. Namun, satu yang pasti Inmas tetap difokuskan menjadi garda terdepan dalam menangangi informasi dan hal-hal lain yang dianggap -membahayakan- eksistensi Kementerian Agama.

Namun dibeberapa wilayah, termasuk di Bogor awalnya Inmas hanya dijadikan filter atau dijadikan penjaga dalam menghadapi para wartawan tanpa surat kabar (CNN-red), LSM, Ormas atau orang-orang yang hanya mencari sesuatu atas masalah yang diperbuat oknum pegawai kemenag. Padahal, Inmas memiliki tugas pokok dan fungsi jauh dari hal itu. mereka memiliki tugas dan fungsi jauh lebih besar yaitu menjadi marwah Kemenag di daerah masing-masing dengan eksistensi ‘news (berita)’ terkait berbagai program dan layanan yang ada di Kemenag Kab/Kota masing-masing. Sehingga, membentuk opini public atau paradigm yang baik bagi citra Kementerian Agama pada akhirnya.

Fungsi INMAS

Dari beberapa literatur humas atau Inmas memiliki beberapa fungsi, seperti  Humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. (Scott M. Cutlip dan Allen H. Center. http://www.komunikasipraktis.com/2015). Sedangkan, Menurut International Public Relations Association (IPRA), Humas adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik (public) untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini public di antara mereka.

Dari beberapa pemahaman tentang fungsi Inmas jelas, muara dari fungsi humas adalah mengkomunikasikan kepentingan public artinya ada dua hubungan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara intansi pemerintah dalam hal ini Kemenag dengan masyarakat dalam hal ini public. Berkaca kepada pengalaman, penulis sudah bekerja didua tempat yang berbeda pertama di dunia swasta dalam hal ini Perusahaan Pers (jadi Jurnalis) dan kedua Instansi pemerintah (jadi Inmas), tentunya kedua perbedaan tempat itu memberi warna tersendiri, namun satu yang pasti benang merah yang bisa diambil adalah kedua pekerjaan itu rupanya sama yaitu menjadi penyambung lidah rakyat atau sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, Cuma tempatnya saja yang berbeda kalau aturan tentunya tidak jauh berbeda sama-sama memiliki aturan yang mengikat dari segi etikanya.

Lima Direktif Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 (lima) tentang Kehumasan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non-kementerian.  5 (lima) Direktif Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan tersebut disampaikan Presiden Presiden pada pertemuan pada pertemuan dengan humas Kementerian dan lembaga non-kementerian, serta BUMN di Istana Negara, Kamis (4/2) lalu.

5 (lima) Direktif Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan, yaitu; Pertama, Humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat; Kedua, Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus mempunyai framing atas isu; Ketiga, jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat;  Keempat, jangan ego sektoral, jangan tarung informasi antar instansi pemerintah; dan Kelima, dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Presiden dalam kesempatan tersebut menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non-kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi.Terutama capaian dan terobosan kebijakan pemerintah.

Problematika INMAS

Pada tahun 2015, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat dalam hal publikasi berita finish di urutan kelima ditingkat Kemenag RI sedangkan urutan pertama diraih provinsi di luar Jawa yaitu Kalimantan, urutan ini tentu masih jauh dari ekspektasi bila dilihat dari banyaknya satuan kerja (Satker) yang ada di Jawa Barat. Pertanyaanya, kok bisa kalah dari daerah luar jawa?.  Untuk menjawabnya, tentu bukan perkara mudah, banyak hal yang bisa menjadi factor. Kalau dituliskan tentu akan begitu banyaknya kendala yang menjadi penyebabnya, namun dari lima tahun bertugas di Inmas ada beberapa hal yang cukup krusial yang harus menjadi perhatian bersama :

1. Adanya ketidaksesuaian perekrutan Inmas didaerah, coba dilihat JFU nya banyak yang tidak sesuai dengan bidang kometensinya. Ini menjadi persoalan klasik, karena banyak PNS yang ditempatkan di Inmas, terkadang siapa saja tanpa memahami kultur dan kemampuan pegawai yang bersangkutan, kalau boleh dibilang pegawai yang ditugaskan di Inmas merupakan pegawai yang tidak disukai dalam organisasi itu. Tentu ini, menjadi persoalan bersama, sehingga pada akhirnya pegawai yang seharusnya menjadi penyambung berbagai informasi hanya sebatas menjalankan rutinitas biasa.
2. Kemampuan merancang, menyusun, membuat sebuah pemberitaan ataupun tulisan lainnya yang masih lemah. Untuk soal ini, bukan persoalan yang terlalu rumit, karena hal ini masih bisa diperbaiki dengan pelatihan maupun tutorial lainnya dari rekan-rekan inmas lainnya.
3. Masih banyak PNS sepuh yang ditugaskan di Inmas. Ini juga menjadi persoalan klasik, kebanyakan di kemenag kota/kab Inmas diisi pegawai yang sudah sepuh padahal tuntutan saat ini kemampuan pegawai yang menguasai IT dan perangkat lainnya, sehingga ketika diajak untuk berlari dalam membangun Inmas menjadi keteteran.
4. Belum lagi soal, tuntutan perubahan dari structural ke fungsional tertentu artinya dari Inmas biasa menjadi pranata humas. Hal ini juga masih menjadi abu-abu, karena belum ada satu suara mengenai prosesnya, kalaupun ada pranata humas yang saat ini merupakan proses “kecelakaan” birokrasi karena adanya system inpassing dulu.
5. Dan yang paling krusial lainnya, belum terpenuhinya sarana dan prasaran Inmas itu sendiri, katakanlah dalam hal pengadaan Internet. Padahal internet menjadi kunci kecepatan eksistensi Inmas dalam hal pengelolaan publikasi, namun yang terjadi masih banyak kebutuhan internet yang masih dari kata memadai.

Melihat dari berbagai sisi terkait beberapa problematika yang dialami Inmas, tentunya bukanlah persoalan yang mudah keluar dari berbagai masalah tadi. Kendati begitu, harapan masih terbuka lebar bagi para Inmas Kemenag di Jawa Barat untuk terus bergerak dan membuat produktifitas pembuatan informasi. Karena memang Inmas akan terus menjadi corong informasi atau bahkan menjadi bagian digarda terdepan Kemenag Kab/Kota masing-masing. Pimpinan didaerah harus mampu mengurai satu persatu perbaikannya, jika ada goodwiil yang kuat, bukan mustahil setahun kedepan Inmas Jabar mencapai prestasi terbaiknya.

Saat ini para Inmas tengah berbenah, mulai 2016 Para Inmas kini mulai membangun strategi pencapaian dalam hal pembuatan berita dari masing-masing Kemenag Kota/Kab, hampir setiap minggu report pengiriman jumlah berita di website kanwil. Kemenag.go id, hal itu dimaksudkan untuk mendorong motivasi agar publikasi kinerja masing-masing kemenag terhadap public meningkat. Kendati, report berita dari masing-masing Kemenag Kab/Kota masih jomplang artinya, dalam satu bulan masih ada kemenag kota/kab yang belum sama sekali membuat berita program dikemenagnya.

Akan tetapi, hal itu tak lantas membuat para inmas yang produktif berdiam diri, dengan kondisi itu. di Kemenag Kab Bogor sendiri bukan tanpa kendala namun dengan keinginan yang kuat untuk tetap produktif kendala itu dikesampingkan, untuk itu. kami memohon kepada para pimpinan untuk membantu perbaikan Inmas di Kemenag Kab/Kota yang saat ini mungkin masih terkendala bidang “INMAS’ nya, hal itu demi menguatkan Inmas dan publikasi kinerja Kementerian Agama yang kita cintai ini.

Kembali kepada judul diatas, Membangun Inmas didaerah Yang Produktif di Tengah, Mungkinkah?. Penulis menjawab sangat mungkin dan bisa. Jika melihat data daftar perinkat web portal secara Kemenag RI, Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan mendapat peringkat 1 karena berhasil mengumpulkan jumlah berita sebanyak 8.993 berita sedangkan Jabar jumlah beritanya hanya mencapai 636. Penulis membuat asumsi, jika masing-masing Inmas membuat satu berita perhari dikalikan 22 hari kerja maka berita yang dihasilkan dari 26 Kemenag Kab/Kota sebanyak 572 dalam sebulan dan setahun bisa mencapai 6.864 berita. Asumsi kedua, jika dalam sehari menulis berita, maka dalam setahun bisa menghasilkan 13.728 berita. Dilihat dari jumlah statistic atau angka asumsi tersebut, maka sangat terbuka luas peluang mencapai raihan pertama dalam hal pengelolaan web portal yang didalamnya ada pemberitaan.

Jadi, untuk menjadi Inmas yang produktif hanya diperlukan sebuah keinginan yang kuat baik dari pimpinan dan pengelola Inmas itu sendiri. Akhirnya, bagaimanapun keinginan tanpa ditopang dengan kemauan dan hasil yang nyata tidaklah dinamakan sebuah produktivitas, jadi biarlah perubahan itu datang membawa sebuah manfaat. Semoga tulisan ini menjadi motivasi bersama bagi para Inmas Kemenag Kab/Kota se- Jawa Barat, mari kita tingkatkan kemampuan produktivitas kita dalam menbuat, menyusun dan mempublikasikan seluruh kinerja Kemenag Kab/kota masing-masing. Salam perubahan…..(*)